Sekertariat Daerah
Diposting tanggal: 14 Maret 2014

VISI SEKRETARIAT DERAH KOTA PALANGKA RAYA

  1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkualitas serta tertib administrasi.
    1. Adapun yang dimaksud dengan ”Pemerintahan yang bersih”  adalah : Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Azas azas Kepemerintahan yang baik.
    2. Adapun yang dimaksudberkualitas”  adalah : Penyelenggaraan pemerintah yang memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan dan memtatati aturan perundang undangan yang berlaku.
    3. Adapun yang dimaksudtertib administrasi”  adalah : Penyelenggaraan sistem tata kelola administrasi dengan mengedepankan ketersediaan data dan dokumentasi sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan.

MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka misi Kota Palangka Raya adalah:

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi dibidang pemerintahanpembangunan dan kemasyarakatan.
  2. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
  3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur guna mendukung sistem pelayanan publik.

Kesemuanya dengan motto ”CANTIK” (Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Keterbukaan).

STRATEGI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka strategi yang akan ditempuh adalah:

  1. Strategi dalam bidang Pemerintahan dan Pembangunan.
    1. Menciptakan arah kebijakan publik yang berdasarkan hukum
    2. Mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat dengan pola perekonomian yang berbasis kerakyatan.
    3. Meningkatkan Administrasi Pelayanan Publik secara efektif.
    4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur terhadap penyelenggaraan Tata Usaha Negara.
    5. Meningkatkan Administrasi Barang dan Jasa.
    6. Pengembangan network dengan kabupaten/kota lain.
    7. Meningkatkan kualitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan.
    8. Meningkatkan Administrasi Umum Kepegawaian.
    9. Menyusun dan memperbaharui produk hukum daerah serta mewujudkan penegakan hukum.
    10. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada masyarakat
    11. Mewujudkan Implementasi penegakan RAN-HAM di wilayah hukum Kota Palangka Raya
    12. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik.
  2. Strategi dalam bidang kelembagaan dan aparatur Pemerintah daerah:
    1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
    2. Menciptakan sistem kelembagaan yang efisien, efektif.
    3. Meningkatkan kemampuan SDM aparat yang diarahkan dalam upaya membangun  sifat-sifat kewirausahaan guna mendukung sistem Pelayanan.
  3. Strategi dalam sistem Akuntabilitas manajemen pembangunan/ pelayanan Umum Pemerintahan Kota Palangka Raya.
    1. Menciptakan sistem pertangung jawaban internal dan eksternal bagi Institusi Pemerintah.
    2. Menciptakan perumusan sistem pertanggungjawaban yang baik.
    3. Menetapkan kriteria penilaian kinerja Institusi Pemerintah.
  4. Strategi dalam Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Umum
    1. Mengelola keuangan daerah yang didasarkan pada prinsip efisiensi, transparan, dan akuntabel.
    2. Mendorong peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
    3. Peningkatan  koordinasi dan hubungan kerja sama yang baik antar Lembaga Pemerintah maupun antar daerah.
    4. Memperluas penyebaran data dan  informasi tentang kebijakan daerah dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.
    5. Mendorong peningkatan pelayanan keprotokolan, jaringan komunikasi, dan informasi.
    6. Tersedianya bantuan bagi kegiatan: kesejahteraan sosial, peningkatan kehidupan beragama, pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan kepemudaan, pembinaan olahraga berbakat, berprestasi, dan olahraga tradisonal.
    7. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan oada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah.
    8. Mendorong peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan, pemberdayan perekonomian masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian
    9. Mendorong iklim investasi dan penguatan ekonomi daerah, pengembangan usaha pertambangan dan energi, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, terbentuk  aliansi pemasaran pariwisata, terkelolanya cagar budaya dan benda purbakala.
    10. Mengumpulkan dan mengkompilasi  data hasil penelitian yang dilakukan badan/dinas/unit satuan kerja huna bahan perencanaan.
    11. Mendorong pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah yang didasari oleh semangat penyempurnaan struktur organisasi  dan perangkat daerah.
    12. Mendorong peningkatan pelayanan di bidang hukum dan HAM, dan tersedianya jaringan informasi hukum.
    13. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah.
    14. Mendorong peningkatan informasi dan komunikasi, penataan kearsipan dan ketatausahaan.
    15. Mendorong peningkatan sumber daya aparatur dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja.
    16. Memperkuat penataan dan pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah

GAMBARAN UMUM SEKRETRIAT DAERAH

 

Bentuk , Susunan dan Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

  1. Bentuk
    Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya yang terdiri dari : 1 ( Satu ) Sekretaris Daerah, 3 ( Tiga ) Asisten , 9 ( Sembilan ) Kepala Bagian dan 27 ( Dua Puluh Tujuh Kepala Sub Bagian ) yang dapat diuraikan secara rinci dibawah ini
    1. Sekretaris Daerah.
    2. Asisten Pemerintahan.
    3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    4. Asisten Administrasi Umum
    5. Kepala Bagian Hukum
    6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
    7. Kepala Bagian Organisasi
    8. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
    9. Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
    10. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
    11. Kepala Bagian Perlengkapan
    12. Kepala Bagian Umum
    13. Kepala Bagian Keuangan
  2. Susunan Organisasi
    Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dan tata kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya dapat dilihat dalam  Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya terdiri dari :
  1. Sekretaris Daerah
  2. Asisten
    1. Asisten Pemerintahan terdiri dari :
      1. Bagian Hukum, membawahkan :
        • Subbag Hukum dan Perundang-Undangan
        • Subbag Bantuan Hukum
        • Subbag Dokumentasi Hukum dan Evaluasi.
      2. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
        • Subbag Tata Pemerintahan Umum
        • Subbag Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
        • Subbag Hubungan antar Lembaga  Pemerintah dan Hubungan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri
      3. Bagian Organisasi
        • Subbag Analisa Jabatan
        • Subbag Kelembagaan
        • Subbag Ketatalaksanaan
    2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
      1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
        • Subbag Sarana Perekonomian
        • Subbag Produksi dan Sumber Daya Alam
        • Subbag Pembangunan.
      2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :
        • Subbag Kesejahteraan Rakyat
        • Subbag Generasi Muda, Olah Raga dan Budaya
        • Subbag Pemberdayaan Masyarakat
      3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
        • Subbag Pengumpulan Data dan Audio Visual
        • Subbag Pemberitaan dan Publikasi
        • Subbag Santel dan Dokumentasi
    3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
      1. Bagian Perlengkapan, membawahkan :
        • Subbag Analisis Kebutuhan
        • Subbag Pengadaan dan Distribusi
        • Subbag Penyimpanan dan Aset.
      2. Bagian Umum, membawahkan :
        • Subbag Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga dan Pemeliharaan
        • Subbag Protokol dan Perjalanan
        • Subbag Umum dan Kepegawaian
      3. Bagian Keuangan, membawahkan :
        • Subbag Anggaran
        • Subbag Pembukuan
        • Subbag Evaluasi dan Verifikasi
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
  4. Staf Ahli